Antara BEPS dan Tax Competition

Beberapa tahun silam, saya pernah menulis tentang hubungan antara kebijakan BEPS (Base Erosion Profit Shifting) dengan dunia sepak bola. BEPS, yang diinisiasi sejak tahun 2013 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh OECD, badan kerjasama ekonomi dunia beranggotakan negara-negara maju yang dalam sejarahnya dibentuk sebagai manifestasi Marshall Plan. Pengalihan keuntungan (profit shifting) dari yurisdiksi pajak tinggi ke rendah yang dianggap mengikis pendapatan pajak banyak negara menjadi fokus perhatian OECD dalam beberapa dekade terakhir.  Secara garis besar, BEPS mencoba membuat standarisasi tentang ketentuan yang mengatur transaksi-transaksi keuangan, terutama transaksi yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional yang berada dalam satu grup dengan indikasi pengalihan keuntungan (transfer pricing). Dalam hubungannya dengan dunia sepak bola, aturan pajak dapat memengaruhi keputusan pemain untuk memilih bergabung di klub dari negara tertentu. Tapi, apa benar begitu? Kebijakan BEPS berupaya mencegah peralihan keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah (Tax Haven countries) melalui perencanaan-perencanaan pajak (tax planning) yang mengarah kepada penghindaran pajak (tax avoidance) dan pelarian pajak (tax evasion). Kewenangan BEPS (dan juga OECD) memang tidak sampai mengatur besarnya tarif pajak penghasilan dari suatu negara. Bagaimanapun, negara yang berdaulat memiliki hak penuh untuk memajaki warga negaranya dengan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian. OECD melalui BEPS hanya memberikan arahan dan petunjuk, yang tentunya menjadi standar kewajaran dan transparansi atas sebuah transaksi. Namun harus diakui bahwa pengaruh OECD, yang notabene representasi dari negara-negara maju, amat besar bagi penentuan kerangka dasar peraturan pajak bagi negara-negara di dunia. Belum lagi mempertimbangkan pengaruh politisnya. Dalam mewujudkan standarisasi ini, BEPS memiliki serangkaian action plan, di mana dalam setiap action plan ini mengatur jenis-jenis persoalan yang berbeda, dan rasanya action plan ini sudah mencakup seluruh jenis transaksi yang memang lazim dilakukan oleh perusahaan multi nasional. Contoh pengaturan yang dimuat dalam action plan ini antara lain ekonomi digital, Controlled Foreign Corporation (CFC), Transfer Pricing Documentation, pencegahan treaty abuse, mutual agreement procedure, dan sebagainya. Kebijakan ala BEPS ini memang menunjukkan niat mereka untuk memerangi fenomena tax haven. Keberadaan tax haven jurisdiction dianggap menggerus pendapatan banyak negara dari sektor pajak, yang mana hal ini juga berpengaruh pada distribusi pendapatan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan juga pengentasan kemiskinan. Tax haven, dalam wajahnya yang terburuk, adalah tempat aman untuk menyimpan uang dari orang-orang kaya yang memang sengaja menjauhkannya dari pemotongan pajak oleh negara, yang ujung-ujungnya menjauhkan kekayaan dari para kaum marjinal. Dengan tarif pajak yang rendah, bahkan banyak yang nihil, tax haven menarik begitu banyak investor-investor seperti ini. Di dunia sepak bola, bintang sekelas Lionel Messi pun pernah terjerat kasus semacam ini. Sebagai pesepak bola terbaik dunia, pendapatan Messi memang tidak didapat dari gaji saja, melainkan dari sektor image rights. Penghasilan dari image rights inilah yang diduga ‘dilarikan’ oleh para financial planner sang superstar ke negara Belize dan Uruguay, dua negara kecil di benua Amerika yang berstatus sebagai tax haven country. Selain Messi, cerita tentang penghindaran pajak yang dilakukan para pesepak bola ataupun pelatih juga tidak sedikit. Dengan pengetahuan pengelolaan keuangan yang sudah lebih baik (atau setidaknya kesadaran menunjuk financial advisor), penghasilan para insan sepak bola yang begitu besar ini memang dapat dikelola sedemikian rupa agar tidak perlu membayar pajak yang terlalu besar. Hal ini memang sejalan dengan kodrat manusia yang tidak akan rela disuruh membayar pajak. Namun demikian, benarkah praktik tax haven sama sekali salah? Tidak bolehkah perusahaan-perusahaan besar, aktris-aktris first string ataupun atlit-atlit ternama melakukan perencanaan keuangan demi melindungi kekayaan mereka dengan menggunakan kendaraan ini? Pertanyaan seperti ini memang rawan membagi blok ideologi, tetapi jika kita mau memandangnya dari perspektif yang berbeda, tentu sah-sah saja, bukan? Praktik tax haven adalah manifestasi dari sebuah gagasan lain, yaitu tax competition. Dalam konsep tax competition, setiap yurisdiksi (negara) berlomba untuk menurunkan tarif pajak mereka (race to the bottom) demi mencegah aliran modal dan tenaga kerja ke yurisdiksi pajak dengan tarif yang lebih rendah. Rendahnya tarif pajak dianggap akan mendorong kompetisi. Kompetisi akan menciptakan efisiensi, meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan, yang pada ujungnya akan menciptakan kepatuhan sukarela untuk membayar pajak. Mengapa financial planner Messi menyarankan skema pengalihan penghasilan ke Belize dan Uruguay? Salah satu alasannya jelas karena tarif pajak penghasilan badan Spanyol yang tinggi. Dalam contoh yang sederhana, saya ingin menggambarkan situasi lain. Misalnya anda bekerja di sebuah gedung perkantoran. Di gedung ini terdapat satu-satunya kios penjual aneka makanan dan minuman. Harganya lebih mahal dari pasaran, ibu-ibu penjaganya galak dan rasa dari kue basahnya tidak terlalu enak. Tapi karyawan di perkantoran ini tidak memiliki pilihan lain selain membeli di kios ibu galak ini, sekalipun si ibu galak memperlakukan para pembelinya dengan semena-mena. Bandingkan jika di perkantoran ini terdapat satu atau dua lagi penjual makanan sejenis, tentu saja para karyawan kantor akan mempunyai pilihan lain dan akan lebih mudah berpaling dari kios ibu galak. Menurut pakar perpajakan internasional, Dan Mitchell, seperti inilah tax competition bekerja. Negara tidak bisa bersikap seperti si ibu galak agar para investor tidak berpaling ke tempat lain. Lebih jauh, Mitchell berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh OECD melalui BEPS semakin menunjukkan arah kartel perpajakan global. Semua negara mengikuti aturan standar yang akan memperkuat posisi OECD sebagai badan tidak resmi dari perpajakan internasional. Pertanyaan selanjutnya, jika nantinya pengaruh OECD akan sedemikian besar, dapatkah mereka menempatkan kaki mereka tidak hanya di sisi negara maju?  Akankah dunia perpajakan hanya akan menjadi sistem oligopoli baru, di mana OECD dengan segala kekuasannya yang besar --meski hanya mewakili kelompok yang kecil—memiliki keleluasaan untuk mengatur kalangan yang lebih luas?