Indonesia Bebas Bubble Property?

Perumahan atau tempat tinggal adalah kebutuhan pokok, yang sayangnya makin hari makin mahal. Rasanya usaha kita sudah keras, kerja lembur sudah dilakukan, penghasilan juga terus meningkat. Namun, peningkatan harga rumah seperti tidak terkendali belakangan ini, sehingga seberapapun tingginya penghasilan kita, laju kenaikan harga properti sulit dikejar.

Saya pernah membaca di sebuah artikel. Sepasang suami istri, dua-duanya bekerja, memiliki penghasilan gabungan 7 juta rupiah per bulan. Mereka sudah 10 tahun menikah, dan belum bisa memiliki rumah sendiri. Dengan asumsi pengeluaran rumah tangga 3 juta per bulan, gaya hidup tidak hedon, tidak pernah eat for fun dan lain-lain, rumah masih belum bisa terbeli.

“Harga rumah untuk kelas menengah hingga menengah kebawah berkisar 200 hingga 700 juta. Uang muka minimal 50 juta plus administrasi dan lain-lain 20 juta. Saat ini, mencapai 70 juta saja sulit.” Begitu ucap mereka, juga terkait kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan kewajiban DP rumah menjadi minimal 30% khusus untuk rumah diatas tipe 70m persegi.

Terlalu picik dan kurang sensitif rasanya jika kita menghakimi orang itu dengan mengatakan “Salah sendiri kenapa gajinya cuma bisa segitu?” Padahal sebuah negara memang punya kewajiban untuk menyediakan perumahan yang layak bagi rakyatnya, ketimbang terus membela kepentingan pihak tertentu dalam hal ini.

Properti Untuk Investasi, atau Spekulasi

Dari dulu, investasi dalam bentuk properti selalu jadi primadona. Harga tanah dan bangunan yang selalu naik dan tidak pernah turun menjadi alasan banyak orang untuk berinvestasi disini, meski properti bukanlah liquid asset yang mudah dijual. Kisah orang tua yang membelikan rumah bagi anaknya yang masih kecil sudah banyak kita dengar, hal itu mereka lakukan untuk berjaga-jaga jika harga properti melangit dan anak mereka tidak mampu membelinya. Pendeknya, mereka melakukan hedging pada properti yang mereka beli sekarang.

Kini, investasi orang-orang makin beragam seiring banyaknya proyek pembangunan apartemen-apartemen di pusat kota. Apartemen-apartemen itu dibeli untuk kemudian dijual lagi, atau disewakan. Tidak untuk ditinggali. Para developer jelas senang dengan fenomena ini karena proyek mereka pasti untung besar, seperti diberitakan disini.

Para investor baik kelas berat maupun kelas teri ini jelas mengharapkan keuntungan, dan bukan tidak mungkin pembeli rumah mereka berikutnya akan membeli rumah itu dengan tujuan yang sama, yaitu dijual kembali. Harga yang meningkat juga tidak mereka pikirkan, akibatnya investasi berubah menjadi spekulasi. Aktivitas seperti inilah yang juga menjadi salah satu penyebab harga rumah yang kian melambung dan cenderung tidak realistis.

Dalam hal ini, developer tentu tidak ada beban karena meskipun terjadi kredit macet yang berakibat penyitaan, para developer ini telah lebih dulu mendapat dana dari bank saat membangun proyek. Akan terjadi krisis ekonomi jika bank tidak mampu menjual properti yang mereka sita karena harganya sudah terlalu tinggi dan tidak ada yang mampu membelinya karena jauh diatas harga sebenarnya.

Bubble Property di Indonesia?

Pada fenomena bubble property, terjadi kenaikan harga yang tak terkendali sehingga properti tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Akibatnya, akan banyak kredit macet. Setelah itu, kemudian harga properti mengalami crash alias jatuh tiba-tiba yang mengakibatkan pihak-pihak seperti pengembang dan kreditor (bank) ikut terpukul. Dengan kata lain, perekonomian akan ikut hancur.

Bank dunia beberapa waktu lalu pernah mengemukakan kekhawatiran terkait ancaman bubble property di Indonesia. Mereka melihat pada dua faktor, yaitu pertama adalah kenaikan harga apartemen yang mencapai 45% per Desember 2012, yang juga diikuti oleh sektor perkantoran dan industri. Kedua, tingkat pertumbuhan kredit apartemen yang juga meningkat, sehingga mendorong kenaikan harga properti.

Saya bukanlah seorang ekonom, namun banyak pihak yang meyakini bahwa kekhawatiran Bank Dunia tidak beralasan. Mereka tidak melihat faktor solidnya ekonomi makro di Indonesia, juga rasio kredit properti dan kredit nasional yang masih dalam batas normal.

Peningkatan jumlah kelas menengah yang merupakan konsumen properti juga berpengaruh untuk mencegah terjadinya bubble property. Kelas menengah dengan kemampuan konsumsi dan investasi yang tinggi akan selalu menjamin stabilitas demand-supply sektor perumahan. Artinya selama properti masih banyak pembeli, keadaan masih aman.

Benarkah demikian?

Ironi dan paradoks akhirnya melanda hidup banyak orang. Banyak apartemen atau rumah kosong dimana pemiliknya berharap untuk mendapat untung dari penjualan atau persewaan, sementara di lain sisi banyak orang yang sulit memiliki rumah meski sudah bertahun-tahun mengumpulkan uang. Keadaan sekarang memang seperti mendukung yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah.

Meski banyak pihak yang mengatakan bahwa membicarakan bubble property adalah sesuatu yang berlebihan, namun potensi kesana jelas ada. Boleh saja harga properti di Indonesia jauh lebih rendah dibanding Singapura maupun Hong Kong misalnya, namun perbandingan tadi menjadi sia-sia mengingat disparitas pendapatan perkapita Indonesia dengan kedua negara tersebut masih menganga.

Catat, pendapatan perkapita Indonesia 3 ribuan dollar AS, sementara Singapura 50 ribuan, alias nyaris 20 kali lipat dari Indonesia. Hal ini jelas berarti bahwa daya beli orang Indonesia masih jauh dibawah Singapura. Jangan sekadar melihat pada fenomena pertumbuhan kelas menengah semata, namun lihat pula banyak orang sudah termasuk dalam kategori kelas menengah yang masih kesulitan memiliki rumah, apalagi kelas bawah.

Akan makin sulit memperoleh rumah ketika para pengembang lebih memilih untuk mengerjakan proyek anjangsana alias proyek apartemen mewah berharga miliaran per unit, ketimbang menyediakan hunian murah seperti rumah susun untuk menjamin ketersediaan tempat tinggal bagi kalangan yang lebih membutuhkan.

Melihat fenomena ini, kekhawatiran Bank Dunia bukanlah omong kosong. Sesuatu harus dilakukan untuk mengendalikan harga properti dan merumuskan kebijakan disintensif pada praktek spekulasi di bidang properti.

Seri tantangan Jokowi-Ahok Part 4 (habis): Korupsi

Belum ada 100 hari kepemimpinannya, duet Jokowi-Ahok telah banyak melakukan gebrakan. Gebrakan dan juga kebijakan yang akan diambil ini memiliki dampak yang besar, juga tantangan yang besar.

Tulisan terakhir yang didahului seri satu, dua dan tiga ini tidak dimaksudkan untuk mengkritisi, apalagi menggurui. Hanya berusaha menggambarkan situasi yang ada dari informasi-informasi yang saya dapatkan.

Jokowi dan Ahok, dinilai akan kesulitan menghadapi masalah Jakarta yang bukan hanya macet, namun korup. Sudah bukan rahasia lagi bahwa korupsi telah menggerogoti ibukota, juga seluruh negeri ini sejak era orde baru, bahkan sejak zaman kolonial. Dari pembuatan KTP, penggalian tanah makam, hingga pembuatan infrastruktur juga dikorup. 

Ahok, yang sudah menggebrak lewat video rapatnya yang diunggah ke youtube, menggunakan bahasa ceplas-ceplos dan pendekatan koboi dalam menghadapi para pejabat bermental tikus ini. “Saya kalo ngomong emang begini, mohon maaf karena gak enak. Tugas saya ini memang gak enak kok.” Begitu katanya, kata-kata yang sangat tidak umum beredar di kalangan pejabat yang umumnya penuh tetek bengek aristokrat namun menusuk dari belakang dan mengeruk uang rakyat baik diam-diam maupun terang-terangan.

“Jokowi is no Indonesian Hugo Chavez, Evo Morales, Lula, or Ho Chi Minh.” Tutup Andre Vltchek dalam esai berapi-apinya itu.

Ya memang Jokowi-Ahok belum membuktikan apapun. Ini Jakarta, bukan Solo bukan pula Bangka. Jokowi-Ahok juga “berhutang” pada Megawati-Prabowo yang mencalonkan dan mendukung mereka dalam Pilkada. Hal yang tentu akan memberi kesan bahwa mereka tidaklah bebas kepentingan. Akan ada “balas jasa” tentunya di negeri penuh intrik ini, seperti halnya seorang Presiden saat memberi jabatan menteri kepada orang-orang partai yang telah mendukung pencalonannya tanpa melihat kompetensi. Atau jika memang duet Jokowi-Ahok tetap melangkah dengan gayanya ini, bukan tidak mungkin banyak pihak yang tidak suka. Skema permainan kotor politik tingkat tinggi bisa saja dibuat-buat lagi oleh orang-orang yang memang tidak ingin negara ini maju.

Semoga saja saya salah.

Jokowi memang bukan Chavez, Morales, Lula atau Ho Chi Minh yang kesemuanya adalah tokoh besar sosialis. Dan Jokowi BUKAN sosialis, karena ia berlatar belakang pengusaha. Namun tidak ada salahnya kita mengharapkan Jokowi memiliki kekuatan, keberanian dan keteguhan seperti layaknya tokoh-tokoh dunia diatas. Seorang pemimpin setidaknya harus punya sikap.

Memang tidak ada dari mereka yang sempurna. Jika anda pernah melihat bagaimana Chavez membuat penduduknya berebut lahan tanah, atau Morales yang menasionalisasi perusahaan gas asing dan berakibat investor asing kabur, Jokowi saya rasa bukan pimpinan dengan ideologi seperti itu.

Seri tantangan Jokowi-Ahok Part 3: Buruh dan Wong Cilik

Belum ada 100 hari kepemimpinannya, duet Jokowi-Ahok telah banyak melakukan gebrakan. Gebrakan dan juga kebijakan yang akan diambil ini memiliki dampak yang besar, juga tantangan yang besar.

Tulisan berseri lanjutan dari seri pertama dan kedua ini tidak dimaksudkan untuk mengkritisi, apalagi menggurui. Hanya berusaha menggambarkan situasi yang ada dari informasi-informasi yang saya dapatkan.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Terpilihnya Jokowi-Ahok seakan menjadi angin segar bagi para buruh, yang terus memperjuangkan Upah Mimimum Provinsi (UMP) senilai 2,7 juta rupiah. Jumlah itu kemudian dikabarkan akhirnya disepakati Jokowi menjadi 2,2 juta.

Seolah ingin membela kepentingan kaum buruh dan mengabaikan teriakan dari kelas menengah, Jokowi mengambil langkah ini. Sebuah kebijakan populis.

Ada beberapa isu terkait hal ini.

Pertama, bagaimana dampak pengenaan UMP sebesar itu terhadap industri besar maupun kecil?

Untuk industri besar yang banyak mempekerjakan buruh, hal itu tentu akan menaikkan biaya produksi, juga sedikit porsi biaya operasional. Keuntungan akan berkurang. Akibatnya, bisa saja produk mereka jadi mahal dan harganya tidak lagi kompetitif. Ya, namanya businessman, mereka pasti bisa saja mengakali situasi. Bisa saja kualitas produk mereka diturunkan untuk menjaga keuntungan, bisa saja biaya lain dikorbankan, dan sebagainya.

Namun hal ini membawa konsekuensi dari dinamika industri yang tidak terukur dampaknya. Industri besar yang komponen biaya terbesarnya adalah biaya pegawai (buruh) tentu akan sangat terpukul dengan hal ini. Jika mereka sampai gulung tikar, kenaikan upah buruh bukannya menguntungkan, malah akan membuat mereka kehilangan pekerjaan.

Untuk industri kecil, mungkin lebih terasa dampaknya. Jika sebelumnya mereka misalnya membayar staf administrasi dengan gaji per bulan 2,5 juta dan seorang office boy (OB) 1,5 juta rupiah, bayangkan jika pengusaha kecil itu menaikkan gaji sang OB senilai 2,2 juta. 

Tanpa mengecilkan peran dan profesi seorang OB, seorang karyawan administrasi yang notabene kemungkinan besar berpendidikan lebih tinggi pasti tidak akan rela jika gajinya hanya terpaut beberapa ratus ribu saja dari OB. Pengusaha mereka boleh jadi akan didemo oleh karyawannya.

Kedua, apakah ini kebijakan publik yang benar-benar memihak kepada “wong cilik”?

Buruh, sebagai representasi kaum marjinal memang dipandang sebagai pihak yang membutuhkan banyak perhatian menyangkut kesejahteraan. Buruh seperti sapi perah yang dibayar murah dan diperlakukan semena-mena oleh para pemilik modal, yang menikmati keuntungan maksimal akibat ditekannya biaya produksi, dalam hal ini biaya gaji buruh.

Namun apakah kaum buruh merepresentasikan kaum marjinal seluruhnya? Saya rasa tidak. Banyak orang Jakarta menggantungkan hidup pada sektor informal, melalui UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) ataupun apa saja yang tidak terdata dalam statistik sederhana yang terpampang di papan tulis Kelurahan.

Jika memang kenaikan UMP ini ditargetkan untuk membantu kaum marjinal, tentunya hal ini tidak menawarkan solusi yang menyeluruh. Kenaikan UMP juga harus diimbangi dengan penguatan sektor informal, yang akan merembet kepada permasalahan ketersediaan lapangan kerja.

Jangan lupa bahwa sebagian dari “wong cilik” ini juga berada dibawah garis kemiskinan, dan mereka tidak tercatat dalam data penduduk di kelurahan. Banyak pula diantara mereka yang merupakan pendatang modal dengkul dengan harapan meraih kesuksesan dengan mengadu nasib di Jakarta.

Seri tantangan Jokowi-Ahok Part 2: Kelas menengah

Belum ada 100 hari kepemimpinannya, duet Jokowi-Ahok telah banyak melakukan gebrakan. Gebrakan dan juga kebijakan yang akan diambil ini memiliki dampak yang besar, juga tantangan yang besar.

Tulisan seri kedua lanjutan dari seri pertama ini tidak dimaksudkan untuk mengkritisi, apalagi menggurui. Hanya berusaha menggambarkan situasi yang ada dari informasi-informasi yang saya dapatkan.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Masalah kemacetan sesungguhnya menurut saya terletak pada jumlah kendaraan pribadi yang memakai jalan raya. Percuma saja ruas jalan dilebarkan, fly over atau underpass dibuat, juga jalan tol yang dilebarkan jika jumlah kendaraan tidak dibatasi.

Rencana 6 ruas jalan tol baru

Kebijakan 6 ruas tol baru ini adalah contohnya. Jika pembangunan transportasi massal juga dibarengi dengan pembangunan ruas jalan tol baru yang memanjakan mobil pribadi, kemacetan tidak akan selesai. Berbagai studi telah dilakukan, memperlihatkan bahwa setiap ada pembangunan jalan, maka jumlah kendaraan juga akan bertambah. Bertambah kendaraan, bertambah pula polusi dan kemacetan. Bertambah jalan raya, berkuranglah ruang publik. Jakarta akan menjadi kota yang semakin sesak dan tidak sehat untuk ditinggali. Jika kebijakan ini yang diambil alih-alih proyek MRT, Jokowi sama saja dengan pendahulunya yang mengutamakan kelas menengah.

Penggunaan Busway, KRL atau nanti MRT, Monorail, Trem atau apapun tidak akan berjalan optimal jika kendaraan pribadi baik motor atau mobil dimanjakan. Mobil bisa diperoleh dengan harga murah, dengan fasilitas kredit lunak. Parkir juga murah (baru naik Rp. 3000 per jam baru-baru ini, itupun banyak yang protes), BBM juga terus disubsidi. Sama juga bohong. Tidak ada kebijakan disintensif untuk para pengguna mobil pribadi.

Orang-orang banyak yang panik dan kebakaran jenggot mendengar kabar bensin premium akan dinaikkan harganya. Dengan dalih “orang kecil yang bakalan susah”, mereka menggerakkan massa untuk berdemo. Demo inipun didukung penuh oleh orang-orang kelas menengah yang mendadak bersimpati pada kaum marjimal ini melalui twitter mereka. Mereka yang sering pergi ke restoran mahal dan berbelanja keluar negeri ini mengkritisi rencana kenaikan BBM mengatasnamakan orang susah.

Kelakuan Si Kelas Menengah

Andre Vltchek, seorang novelis dan filmmaker mengungkapkan dalam catatan sarkastisnya bahwa industri otomotif tidak akan rela melihat kondisi lalu lintas Jakarta bagus, tidak pula rela jika Jakarta memiliki sarana transportasi publik yang memadai. Mereka ingin penduduk Jakarta lebih senang menggunakan kendaraan pribadi, demi keuntungan mereka. Para perusahaan otomotif dari Jepang, Eropa atau Amerika itu tidak akan rela pasar potensial mereka hilang.

Seperti ada upaya dari bangsa lain untuk tetap menjadikan Indonesia seperti ini. Apakah Indonesia memang seperti dibiarkan saja menjadi negara konsumen? Negara dunia ketiga yang menjadi sapi perah mereka yang ada di barat? Anda yang bisa menilai sendiri. Saya sama sekali tidak ada maksud menyebarkan paham kiri.

Tidak hanya perusahaan otomotif, perusahaan lainnya semisal perusahaan asuransi tentu khawatir jika pengguna mobil pribadi menurun, karena nasabah mereka yang menggunakan asuransi kendaraan juga akan mengalami penurunan. Begitu pula perusahaan-perusahaan terkait lainnya.

Tanpa itupun, orang Jakarta, terutama kelas menengah memang sudah memiliki pola pikir yang mobil-sentris. Banyak orang beranggapan bahwa kepemilikan kendaraan, terutama mobil adalah kebanggaan. Mobil dipakai tidak sekadar alat transportasi, namun juga simbol kesuksesan. Terjangkaunya harga mobil juga akan terus meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah, sebuah impian ala American Dream. Sepertinya apapun yang berbau kebarat-baratan sangat gampang dijual disini.

“Si Anu waktu acara buka puasa bersama bawa mobil Mercy lho. Udah sukses dia. Beda sama si itu yang masih naik bajaj.”

Mobil juga lambang pergaulan. Orang akan mudah berteman jika punya mobil, karena dengan memiliki mobil sendiri, anda akan dianggap mobile dan mudah kemana-mana. Belum lagi jika anda pria, tidak usah munafik bahwa mendekati wanita akan lebih mudah jika anda memiliki mobil, meskipun tidak mutlak karena banyak wanita karir yang juga memiliki mobil pribadi.

Fenomena sosial ini juga tercipta lantaran sistem transportasi umum sudah kadung dikenal tidak nyaman. Terang saja jika orang akan terus nyaman menggunakan kendaraan pribadi meski konsekuensinya terkena macet, harus membayar mahal tol, dan parkir.

Tantangan yang datang dari kelas menengah ini memang gampang-gampang susah. Menggiring mereka untuk memakai transportasi umum jelas butuh sesuatu yang nyata berupa sarana transportasi umum yang memadai. 

Seri tantangan Jokowi-Ahok Part 1: Macet

Nulis yang serius dikit ah.

Belum ada 100 hari kepemimpinannya, duet Jokowi-Ahok telah banyak melakukan gebrakan. Gebrakan dan juga kebijakan yang akan diambil ini memiliki dampak yang besar, juga tantangan yang besar.

Tulisan berseri yang terdiri dari seri satu, dua, tiga dan empat ini tidak dimaksudkan untuk mengkritisi, apalagi menggurui. Hanya berusaha menggambarkan situasi yang ada dari informasi-informasi yang saya dapatkan.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Beberapa hari belakangan ini pastilah hari yang melelahkan bagi orang-orang ibukota maupun kota-kota pinggiran di sekelilingnya. Semua karena curah hujan yang sedang tinggi-tingginya, yang memang kita hadapi setiap tahun.

Jika kita mengenal hujan adalah rezeki dan rahmat yang harus disyukuri, namun yang terjadi pada Jakarta dan sekitarnya hujan malah menjadi bencana.

Hujan deras terutama di sore hari menyusahkan para pekerja yang hendak pulang ke rumah. Naik mobil pribadi, kena macet. Naik motor, jas hujan tidak banyak menolong karena hujan terlalu deras. Naik busway, ngantrenya saja bisa lebih dari satu jam. Naik bis kota, nyampe di rumah entah kapan. Naik taksi, ongkosnya bisa semahal apa? Naik KRL, berbagai insiden sering membuat perjalanan KRL terganggu. Hidup udah susah, jadi makin susah di musim hujan ini.

Jakarta adalah sebuah kota metropolitan yang rapuh. Dan musim hujan seperti sekarang ini menjadikan Jakarta seperti kota rawa. Genangan dimana-mana, banjir juga dimana-mana. 

Dan sekarang, orang-orang mulai berteriak kepada Pak Jokowi, sang Gubernur baru. Publik mulai mempertanyakan apakah rencana maupun langkah kongkrit sang Gubernur dalam mengatasi masalah klasik Jakarta: Macet.

Busway yang semula menjadi alat transportasi massal harapan dan jagoan untuk solusi masalah kemacetan nyatanya tidak memenuhi harapan. Namun seperti halnya Chelsea yang menolak jika pembelian 50 juta pound Fernando Torres dianggap gagal, Busway juga dipandang sebagai proyek yang too big to fail. Terlalu mahal untuk dibilang gagal, pasti selalu ada pembelaan untuk menggambarkan bahwa proyek ini sukses.

Busway memang bagus dan cukup nyaman untuk dinaiki. Namun sepertinya belum menyelesaikan masalah, malah terkadang menambah masalah kemacetan. Jalur Busway sering diserobot, antriannya sering panjang. Jalurnya juga tidak menjangkau seluruh sudut kota, makanya tidak jarang kita tetap saja kebingungan mau naik apa setelah turun dari jalur busway. Tidak terintegrasi dengan angkutan umum berkualitas lainnya. Pada akhirnya, orang lebih percaya pada kendaraan pribadi. Belum lagi kita melihat seringnya busway mogok atau rusak, yang malahan mengganggu perjalanan.

Adanya busway ini nyatanya tidak mengurangi kemacetan karena memang jumlah mobil pribadi ataupun motor tidak berkurang. Soal ini, nanti saya bahas lebih detail di seri berikutnya.

Kemacetan Jakarta memang bikin rugi semua pihak. Banyak yang telat datang ke kantor, telat datang untuk meeting, telat datang ke sekolah, entah apa lagi. Kerugian tidak hanya materil, namun juga sosial. Kehidupan sosial terganggu. Kita tentu enggan menghabiskan tiga jam perjalanan dari TB Simatupang ke MH Thamrin hanya untuk duduk-duduk dan mengobrol bertemu teman. Jika sebelumnya orang tidak menerima alasan macet, kini alasan macet seperti dapat dimaklumi siapa saja, dan masyarakat Jakarta hanya bisa pasrah.

Perspektif MRT

Setelah Busway, solusi lain berupa perbaikan transportasi massal ditawarkan dalam bentuk MRT (Mass Rapid Transportation). MRT tahap 1 yang rencananya akan membelah kemacetan Jakarta dari Lebak Bulus ke Sisingamangaraja nampak terdengar seperti angin surga, tapi jika lagi-lagi digarap tanpa perhitungan, tentunya akan sia-sia.

Skema MRT tahap 1 ini dipandang banyak pihak sebaiknya menggunakan skema jalur bawah tanah, tidak secara layang. Biaya menggunakan jalur layang memang lebih murah, namun resiko tidak efektifnya proyek ini jauh lebih besar. Penggunaan model ini dinilai akan mematikan sentra perdagangan kawasan Fatmawati, menciptakan dampak lingkungan tidak baik karena kolong jembatan akan banyak dihuni gelandangan, juga akan menimbulkan kemacetan parah kawasan itu selama pembangunan.

Terhadap skema MRT secara keseluruhan, Jokowi juga meminta proyek itu ditinjau ulang karena bisa saja proyek itu kemahalan. Jokowi juga meragukan ROI (Return of Investment) dari proyek miliaran US Dollar itu.

Well, untuk kota berpenduduk diatas 10 juta jiwa –salah satu yang terpadat di dunia- sebenarnya keberadaan MRT sangat logis. 20 tahun lalu Indonesia adalah negara Asia Tenggara penggagas penggunaan MRT, namun hingga kini MRT tidak kunjung dibangun. Beda pemerintahan, beda kebijakan. Ganti pimpinan, ganti kebijakan. Akhirnya kesana enggak, kesini enggak.  

Jika penggunanya banyak, tentu saja investasi ini akan menguntungkan, dan hanya akan menunggu waktu untuk mencapai breakeven point. Jangan hanya hitung keuntungan materi semata, namun jika keuntungan itu terwujud dalam bentuk kenyamanan, secara psikologis akan sangat membantu. 

Rute MRT Tahap 1